Kelulusan PNS Dokter di Sumbar Ini Dibatalkan karena Ia Disabilitas


Romi Syofpa Ismael sudah berhasil lulus di semua tahapan seleksi. Tapi tiba-tiba datang surat pembatalan kelulusannya karena alasan dia tidak memenuhi syarat. (Foto: Madi/Langkan.id)
Romi Syofpa Ismael sudah berhasil lulus di semua tahapan seleksi. Tapi tiba-tiba datang surat pembatalan kelulusannya karena alasan dia tidak memenuhi syarat. (Foto: Madi/Langkan.id)

Kelulusan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Solok Selatan, Romi Syofpa Ismael, dibatalkan lantaran dia penyandang disabilitas. Padahal perempuan berkursi roda itu lulus ujian formasi dokter gigi di Puskesmas Talunan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Kini Romi sedang menyiapkan kelengkapan berkas untuk membawa kasus ini ke proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Sebelumnya, dia sudah mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang untuk meminta bantuan hukum.

Ini menjadi upaya terakhir Romi setelah pendekatan persuasif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan tidak ditanggapi dengan tegas. Dengan upaya hukum ini, dia berharap hak kelulusannya dapat dikembalikan sehingga bisa segera diangkat menjadi PNS dokter gigi di tempatnya bekerja, Puskesmas Talunan.

“Saya akan melaporkan Pemkab Solok Selatan ke PTUN Padang dengan kuasa hukum dari LBH. Kini berkas tengah dilengkapi,” kata Romi, Selasa (23/07).

Romi mendapat surat pembatalan kelulusan itu pada 18 Maret 2019. Di surat itu, tertera pembatalan dengan alasan Romi tidak memenuhi persyaratan.

Dia merupakan dokter yang telah mengabdi sebagai pegawai tidak tetap di Solok Selatan sejak 2015. Tungkai kakinya yang lemah membuat Romi harus menggunakan kursi roda. Namun kondisi itu tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap melayani masyarakat di puskesmas. Lagipula, kata dia, seorang dokter gigi lebih banyak bekerja dari atas kursi.

Pada 2017, Romi mendapat kontrak dan diangkat sebagai tenaga honorer harian lepas di Puskesmas Talunan. Upaya hukumnya saat ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Sementara itu, Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra, mengatakan pihaknya akan memasukkan gugatan ke PTUN pada akhir Juli 2019. Saat ini, Wendra masih merampungkan materi gugatan hukumnya.

Baca :   Cabuli Disabilitas di Bawah Umur, Oknum PNS di Cimahi di Ancam 15 Tahun Penjara

LBH Padang juga telah mengirim surat keberatan kepada Pemkab Solok Selatan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Wendra meminta pemerintah menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang baru untuk mengangkat Romi menjadi PNS.

“Kita tidak melihat respons positif. Tidak ada iktikad baik secara kelembagaan untuk mengoreksi keputusan yang sewenang-wenang dan tanpa alasan yang jelas bahkan berubah-ubah,” kata Wendra.

Menurut Wendra, diduga ada tindak pidana dalam kasus tersebut yaitu adanya pihak yang melarang dan menghilangkan hak disabilitas untuk mendapatkan hak bekerja sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.

“Dalam konteks ini, dokter Romi sudah lulus, sudah mengikuti seluruh tahapan, dan secara tiba-tiba dibatalkan dengan alasan disabilitas,” ujar Wendra.

Pihak yang akan digugat di PTUN adalah Bupati Solok Selatan, Sekretaris Daerah Solok Selatan sebagai Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS 2018, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) 2018.

Jika gugatan PTUN itu gagal, kata Wendra, maka pihaknya akan menempuh langkah pidana. Namun, langkah tersebut masih dipertimbangkan. (Madi/M. Hendra)

Sumber : https://kumparan.com


Redaksi

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Image
Photo or GIF