Divonis 2 Tahun Penjara, Terdakwa Korupsi Dana Gempa Lombok Menangis Tersedu-sedu


-3
2.5k shares, -3 points
Terdakwa kasus uang komitmen anggaran Dinas Pendidikan Kota Mataram, H Muhir berjalan meninggalkan ruang persidangan, Jumat, 1 Maret 2019. Legislator Kota Mataram ini divonis penjara selama dua tahun. (Suara NTB/why)

Anggota DPRD Kota Mataram H. Muhir dihukum bersalah menerima uang komitmen anggaran perbaikan sekolah rusak terdampak gempa Lombok tahun 2018 sebesar Rp 31 juta. Muhir menangis tersedu atas vonis yang dijatuhkan kepadanya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Mataram ini menjalani sidang putusan Jumat, 1 Maret 2019 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Muhir dengan penjara selama 8 tahun dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan penjara.

Ketua Majelis Hakim Isnurul Syamsul Arif menjatuhkan vonis berdasarkan pelanggaran yang terbukti menurut pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa H Muhir selama 2 tahun,” ucapnya didampingi hakim anggota Abadi dan Ferdinand M Leander.

Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan kurungan selama 2 bulan.

Hal yang memberatkan Muhir, kata Isnurul, semestinya anggota DPRD sebagai wakil rakyat memberikan contoh dengan perbuatan baik. “Perbuatan terdakwa dilakukan di saat masyarakat sedang berduka akibat dilanda bencana gempa bumi,” tambah Isnurul.

Menurut hakim, Muhir terbukti menerima uang sebesar Rp 31 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom, melalui mantan Kasi Sarpras Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram Tjatur Totok Hadianto.

Uang sebesar Rp30 juta diterima Muhir pada Jumat (14/9/2018) pagi di sebuah rumah makan di Cakranegara Selatan, Cakranegara, Mataram. Sebanyak Rp1 juta diterima lebih dulu saat para pihak itu bertemu di rumah makan di Sayang-Sayang, Cakranegara Mataram sehari sebelumnya.

Baca :   Lombok Gempa, Pembukaan Jalur Pendakian Rinjani Akan Dikaji Ulang

Perbuatan Muhir menerima Rp30 juta di dalam amplop cokelat itu dipergoki jaksa Kejari Mataram. Jaksa menangkap basah sehingga uang yang diterima Muhir tetapi langsung dikembalikan. Uang tersebut disita dari kantong celana Totok yang sebelumnya juga menyerahkan ke Muhir.

“Bahwa pengembalian bukan karena kehendak terdakwa tetapi karena ada petugas kejaksaan yang datang. Perbuatan pidana terdakwa menerima uang sebesar Rp 30 juta di dalam amplop cokelat sudah selesai. Walaupun uang itu dikembalikan,” papar hakim Ferdinand.

Uang komitmen tersebut terkait anggaran sebesar Rp 4,29 miliar untuk perbaikan 21 SDN negeri, 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri terdampak gempa Lombok 2018.

Kala itu anggaran tersebut baru selesai dibahas dalam APBD Perubahan Kota Mataram tahun 2018. Dana sejumlah itu bakal dipakai untuk pembelian tenda, rehabilitasi gedung, dan trauma healing.

Menanggapi vonis tersebut, penasihat hukum Muhir, Achmad Ernadi mengaku masih pikir-pikir. Demikian juga jaksa penuntut umum Ida Ayu Putu Camundi Dewi. “Kami pikir-pikir dulu yang mulia,” kata Camundi menjawab pertanyaan hakim.

Sementara Muhir merasa vonis terhadapnya tidak adil. Nota pembelaan yang disampaikannya dikesampingkan majelis hakim.

“Bahwa ini jelas-jelas kriminalisasi. Bahwa tidak ada barang bukti uang itu di saya. Ini salah satu kezaliman. Kenapa Sudenom dan Totok yang menyuap kami tidak diseret juga. Ini ketidakadilan,” ucapnya. (why)

Sumber : https://www.suarantb.com


Redaksi

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Image
Photo or GIF